Hok Kim dan Alpin, Koordinator Damang: Mari Bersama Ciptakan Kondusitifitas di Masyarakat

PALANGKA RAYA - Kasus kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit di desa Pelantaran Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah,  antara Hok Kim dan Alpin Laurence  sangat mengganggu kondusifitas masyarakat setempat.

Pertikaian perebutan lahan kelapa sawit inipun sempat menyeret masyarakat dari beberapa tempat membentuk kelompok dua kubu saling bertikai diantara keduanya  yang mengakibatkan hingga ada yang meninggal dunia dan terluka.

Baca juga: Gawat, KPK Membuat Program Desa Antikorupsi

Kubu Hok Kim dan Alpin Laurence Dkk, saling klaim lahan kebun  kelapa sawit tersebut. Dari pihak masyarakat adat Kedamangam juga pernah turut hadir dalam menangani konflik itu, hingga dari Forkompinda Kabupaten Kotim, melalui Satgas Penangganan Konplik Sosial (PKS) hingga Pengadilan Negeri Sampit, memutuskan perkara tersebut. 

Drs Kardinal Tarung, salah satu tokoh adat Dayak Kalimantan Tengah (Kalteng), menyingkapi putusan hukum kedua kubu tersebut, dan PN Sampit memutuskan pihak Hok Kim yang secara Legalitas berhak memiliki lahan itu. 

Baca juga: Heru Widodo: Berbatasan Langsung dengan Negara Lain, Batam Perlu Pengamanan Ekstra

 "Dipulangkan pada dan dari manusia untuk pelaksanaan manajemen penyelesaiannya.
Untuk keadaan sekarang dibutuhkan kekuasaan milik pemerintah, " kata Kardinal Tarung, di kantor Kedamangan Jekan Raya, (31/03). 

Disampaikannya kembali, Kekuasaan milik yang memiliki kuasa memerintah. Keadaannya darurat dan rentang waktu yang panjang membuat semakin kabur.

Baca juga: Pengacara Patra Respon Kamaruddin Giring Opini yang Rugikan PC

Dengan kekuasaan pemerintah/negara yang memiliki alat memaksa menguatkan ekspektasi sosial dan konvensi yang sudah dibuat pemangku adat di Basara Hai pada waktu  itu.

Satu dari sekian diktum putusan Basara Hai  adalah menyerahkan perkaranya untuk diselesaikan di badan peradilan negara.

Baca juga: Diskusi Dengan Try Sutrisno, LaNyalla Terima Mandat Kembalikan UUD 1945

 "Saya sebagai Damang Kepala Adat sekaligus warga negara yang taat hukum,
apapun putusan hukum oleh Badan Peradilan Negara harus kita hormati dan pihak yang merasa belum puas, gunakan langkah-langkah hukum selanjutnya, " ungkap Ketua Forum Koordinasi Damang se - Kalteng, menyampaikan. 

Pada kesempatan inipun, Kardinal Tarung berpesan kepada masyarakat yang saat ini terbagi dengan menunjukkan keberpihakan kepada masing-masing pihak, yaitu pihak Hok Kim dan pihak Alpin Laurence berhentilah berolah. Bersama menciptakan kondusifitas di masyarakat.

Baca juga: Kejagung: Ketut Sumedana Periksa Empat Saksi Kasus Pengadaan Pesawat Garuda